Rabu, 29 September 2021
News & Nature

Udang Sorong Selatan, Untuk Siapa?

Minggu, 25 April 2021

Alam yang masih asri, bersanding mesra dengan tradisi yang terjaga hingga kini. Hutan mangrove dan muara menjadi tumpuan berlangsungnya kehidupan yang selaras dengan alam. Sorong Selatan menyambut heningnya alam, sambil bertanya, udang Sorong Selatan, Unt

Ehdra B Masran Ehdra B Masran Marine and Fisheries Data Center Independent 2a966ec1-8992-409b-8fec-ae9415044041.jpg

Sekitar 15 menit menuju Timur Teminabuan, pemandangan hijau terpapar indah. Ekosistem yang tersusun rapi oleh tutupan mangrove. Mulai dari utara Pesisir Saifi, sampai selatan Kokoda. Muhzijat ini memberi sumberdaya yang melimpah, baik wilayah pesisir ataupun area estuari. Nilai tutupan mangrove mencapai 2,5 persen, dari total luas mangrove Indonesia.

Secara ekologis, garis hijau ini sebagai tempat tinggal beragam spesies untuk melakukan pemijahan, pembesaran, dan mencari makan. Selain itu, menjadikan rumah beragam makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sorong Selatan bukan hanya sebagai negeri seribu satu sungai, tetapi juga sebagai sumber udang tertinggi di Papua Barat.

Udang adalah komunitas utama di pesisir Sorong Selatan. Penangkapan udang menggunakan alat tangkap jaring insang tiga lapis (trammel net) pada kedalaman 5-10 meter. Aktivitas penangkapan terjadi sepanjang tahun, menggunakan armada kayu berukuran dibawah 10 GT (gross ton).

_______________________________________________________________

BACA JUGA:

Pemanasan Global atau Masyarakat Adat

_______________________________________________________________

Luasan mangrove, tentu saja mendukung habitat udang. Untuk itu, Pertengahan 2018, Pemerintah Sorong Selatan berkomitmen untuk membentuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Seribu Satu Sungai Teo Enebikia. Sebagai upaya mendukung, bukan hanya perlidungan, tetapi juga sebagai usaha peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Berbasis analisis finansial peneliti, komunitas udang menjadi menjadi usaha berkelanjutan, jika sejalan dengan perlindungan mangrove. Berdasarkan data perikanan Provinsi Papua Barat pada 2019, bahwa produksi udang sebesar 421 ribu ton, atau sekitar 10,4 triliyun rupiah, dan Sorong Selatan menyumbang sebesar 18% dari nilai produksi tersebut.

Catatan DKP Papua Barat 2016, produksi perikanan Sorong Selatan terus bertumbuh selama dua tahun terakhiryang meningkat sebesar 73 %. Sebanyak 12 ribu ton pada 2014, menjadi 15 ribu ton pada 2016, Udang menjadi salah satu komunitas terbesar. Mengacu USAID SEA Project data 2017, memperkirakan produksi terus meningkat, mencapai lebih 6 ton/bulan atau mampu mendaratkan sekitar 19,79 kg per trip/nelayan.

Hasil survei cepat, Catch per Unit Effort (CPUE), menunjukkan penangkapan udang sebesar 18,98 kg/trip. Berdasarkan data, pendaratan udang, mengestimasi produksi udang rata-rata sebesar 15  ribu/tahun/ton dengan tingkat pemanfaatan sebesar 22,78 %. Par value, sumberdaya udang di alam, sebesar Rp 1,5 milyar. Pemanfaatan udang, pada ekosistem mangrove, menunjukkan masih dapat dioptimalkan dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan valuasi ekonomi, berdasarkan persepsi pengusaha, memperlihatkan bahwa bisnis udang memiliki biaya investasi rendah sampai tinggi (tergantung ukuran usaha). Bisnis ini mengeluarkan Investasi senilai Rp 293juta, untuk satu unit armada tangkap. Nilai tersebut mencakup bodi kapal, alat tangkap, serta mesin yang digunakan, dan penyusutan selama 7 tahun berkisar 40%. Nilai value armada tangkap diakhir tahun terhitungsebagai pendapatan bagi juragan.

_________________________________________________________________

BACA JUGA:

Zona Tradisional, Kearifan Lokal dan Konservasi

_________________________________________________________________

Juragan menyewakan armada tangkap kepada nelayan, melalui sistem bagi hasil. Nelayan akan membayar sebesar 15% sampai dengan 20% dari pendapatan kotor per satu kali upaya tangkap (trip). Persentase perhitungan ini menggunakan nilai 20%, hal ini disebabkan mayoritas perjanjian sewa armada tangkap yang ditemukan di lapangan. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) dalam satu armada tangkap sebanyak 2 orang. Hal ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan selama tahun 2018, WWF Indonesia pada 3 lokasi pendaratan ikan, Inawatan,  Konda dan Wamargege.

Biaya tetap dan biaya variabel terpakai untuk biaya operasional, upah tenaga kerja, dan perizinan masuk ke wilayah adat. Nilai biaya operasional per tahun, berkisar Rp 28 juta, kemudian biaya tenaga kerja sebesar Rp 116 juta dan izin sebesar Rp 48 juta. Sedangkan, aliran uang masuk (revenue) berasal dari hasil penjualan udang dan sisa penyusutan armada tangkap. Harga udang masyarakat cenderung tidak ada perubahan. Sehingga, nilai komoditas udang Pada harga komoditas, menggunakan harga terendah sebesar Rp 33.600 per kilo.

Biaya usaha perikanan tangkap udang berdasarkan perspektif masyarakat, cenderung tetap setiap tahunnya atau disebut dengan fixed cost, yang merupakan pengeluaran biaya dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah udang yang dihasilkan selama 6 (enam) tahun operasi. Total cost struktur tinggi pada saat awal usaha dimulai, sebesar Rp 512 juta menurun menjadi Rp 206 juta.

Nilai selish pemasukan dan pengeluaran atau dikenal dengan nama analisis net profit nalue (NPV), yang merupakan perspektif dari masyarakat, yaitu sebesar Rp 19,9 juta, lebih rendah dari NPV financial analysis perspektif pengusaha. Nilai NPV pada usaha penangkapan udang pada perspektif masyarakat >0 dan positif.

_________________________________________________________________

BACA JUGA:

Melindungi Spesies Mangrove Terancam

_________________________________________________________________

Jika nilai NPV adalah positif menyatakan bahwa usaha penangkapan udang dapat diterima. Hal ini selaras dengan nilai IRR atau indikator tingkat efisiensi usaha perikanan udang dari perspektif masyarakat, yang menemukan sebesar 12%, lebih besar dari discount rate sebesar 10% yang ditetapkan. Dengan begitu usaha perikanan tangkap udang Sorong Selatan layak dijalankan.

Di lain sisi, kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan, yang hanya memberikan keuntungan besar kepada pengusaha saja. Beradasarkan data kemiskinan Sorong Selatan, jumlah penduduk miskin berjumlah 8,6 ribu jiwa, hamper 60 persen nya merupakan masyarakat pesisir.

Hal ini tentu berbanding terbalik antara, objektif usaha sumberdaya alam dengan manusianya, yang mana harus meningkatkan ekonomi masyarakat Sorong Selatan. Bukan hanya pengusaha yang datang dari luar, lalu mengintervensi sumberdaya adat, akan tetapi juga harus meningkatkan kesejateraan masyarakat adat Sorong Selatan.

Untuk itu, perlu membangun bisnis model yang mengakomodir masyarakat sebagai salah satu bagian resmi di dalam skema usaha. Agar masyarakat bukan hanya sebagai objek usaha, pencari ikan saya, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam perkembangan usaha perikanan, hal ini tentu akan membuat perkembangan usaha, baik melalui inovasi, ataupun peningkatan nilai tambah (added value),  khususnya di Papua Barat. Agar jasa ekosistem mangrove ini memberi pengaruh langsung kepada ekonomi kecil masyarakat pesisir.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR