Rabu, 27 Oktober 2021
News & Nature

Pendekatan Hutan Budaya untuk Papua

Kamis, 15 April 2021

Dibutuhkan peran strategis para pihak secara kolaboratif dan aktif dalam mengkonstruksikan konsep adaptif sesuai karakter hutan dan budaya di Papua

Dr. Antoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc Dr. Antoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc Peneliti Bidang Manajemen Hutan Universitas Papua cf51cee8-43c9-4e61-9828-d8c7af198553.jpg
Dok. Antoni Ungirwalu
Masyarakat adat Papua

SEJAK berintegrasi ke Indonesia 58 tahun lalu, Papua telah terkenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah terutama hutan alamnya. Hutan tidak hanya memiliki biodiversitas yang melimpah, tetapi di dalam dan sekitarnya hidup masyarakat plural multietnis.

Masyarakat dan hutan telah berinteraksi dan beradaptasi dalam tujuh wilayah adatnya. Secara empiris entitas Papua dapat dijumpai pada relung ekologi hutan yang mencapai luas 33.847.248 ha atau 35,9% dari luasan hutan di Indonesia saat ini.

Dalam perkembangannya statuta hutan telah terstukturisasi menjadi tiga terminologi yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hutan adat menjadi anak bungsu yang terlahir setelah adanya konfontasi panjang untuk revisi UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dengan adanya keputusan MK 35 tahun 2012.


 

BACA JUGA: Orang-Orang Handil dan Kenangan Kejayaan Pangan

 


Secara konseptual hutan adat menurut PERMENLHK No. P32/2015 adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (pasal 1 ayat 6) dan statusnya dipertagas bukan merupakan hutan negara. Penetapan hutan adat secara prosedural melalui tahapan mekanisme permohonan oleh komunitas masyarakat adat dan akan mendapat pengakuan negara melalui Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan (KLKH).

Sangat disayangkan selama selang waktu satu dekade terakhir ini keberadaan hutan adat di Tanah Papua terkesan ambigu antara ada dan tiada. Hal ini disebabkan karena hingga kini belum ada satupun wilayah yang statusnya mendapat pengakuan Negara. Padahal pengakuan hutan adat dan hak-hak tradisional masyarakat adalah simbilisasi pengakuan terhadap nilai-nilai asli dan jati diri suatu bangsa itu sendiri. Proses artikulasi masyarakat adat sangat penting untuk memposisikan komunitas tersebut sesuai dengan kondisi aktualnya secara berkeadilan.

Hutan alam Papua (Dok. Antoni Ungirwalu)

 

Proses pergerakan dalam semangat keberpihakan dan keadilan sosial di tingkat tapak telah banyak diinisiasi oleh para pihak terutama oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melalui kerja-kerja lapang yang masif dilaksanakan dalam wujud pemetaan partisipatif. Sayang minimnya hasil kajian dan publikasi yang komprehensif terkait konsep pengelolaan skala lokal sebagai salah satu alasan mengapa sampai saat ini lambatnya skema hutan adat di Tanah Papua yang belum tuntas terealisasi.

Hal berikutnya terkait rekognisi terhadap identitas dan entitas hutan dan budaya masyarakat Papua perlu menjadi perhatian semua pihak. Percepatan skema hutan adat di Papua dianggap tidak efektif berjalan karena lebih mengutamakan data kuantitatif dan jumlah luasan dan SK dibandingkan dengan subtansi kebutuhan mendasar di tingkat tapak.

Di lain pihak masih minimnya pemahaman tentang proses pengusulan hutan adat dengan prosesur yang berbelit-belit terkesan menyusahkan terwujudnya pelaksanaan program ini bahkan menimbulkan sikap pesimis dari para pelaku di lapangan. Dan jalan pintas yang diambil adalah mengadopsi konsep luar dan diartikulasikan dalam domestikasi bagi konsep hutan adat di Papua.

Diskusi Bersama masyarakat etnis Wandamen-Papua (Dok. Antoni Ungirwalu)

 

Proses panjang

Berdasarkan data KLHK tahun 2019 untuk pemetaan wilayah adat melalui peta indikatifnya, wilayah hutan adat di Tanah Papua baru terindikasi sebanyak 21.393,9 yang terkesan sangat kontradiktif dengan keberadaan hutan dan masyarakat itu sendiri karena secara faktual mereka hidup pada ruang wilayah tujuh wilayah adatnya. Seperti sumbatan air yang belum menemukan jalannya, dibutuhkan jalan penengah dalam mencari sosusi alternatifnya.

Selama ini jembatan proses penetapan hutan adat melalui skema yang ada dalam kebijakan perhutanan sosial terasa jauh api dari panggang kerena belum ada kepastian penetapan dalam bentuk Surat Keputusan. Bahkan justru skema hutan desa lebih banyak dipilih menjadi skema utama di Papua yang dianggap lebih mudah tahapan prosesnya.

Eforia pemilihan skema hutan desa lebih dominan diakibatkan proses percepatan program skema hutan adat cukup rumit tahapannya. Dibutuhkan peran strategis para pihak secara kolaboratif dan aktif dalam mengkonstruksikan konsep yang adaptif sesuai karakter hutan dan budaya di Papua.

Pendekatan hutan-budaya

Pendekatan baru dengan mengkonstruksi konsep kelokalan dalam skema berbasis potensi HHBK unggulan dan nilai kearifan yang ada di dalam proses pemanfaatan hasil hutan sebagai basis data utama untuk menetapkan keberadaan hutan adat yang selama ini belum optimal dilakukan.

Berbagai kajian telah banyak dilakukan di Papua dalam mencari konsep model yang sesuai. Konsep pengelolaan sumber daya adaptif diperlukan sebagai dasar teori bagi kepentingan mewujudkan pola pengembangan masyarakat lokal khususnya di Papua Barat sesuai dengan kekhasan lingkungan ekologi hutan dan budayanya.  Konsep hutan-budaya sebagai forestsains yang ditawarkan pada tahapan aksiologinya dalam mendukung skenario optimalisasi pengelolaan di tingkat tapak.

Buah hitam sebagai HHBK Unggulan (Dok. Antoni Ungirwalu)

 

Pendekatan baru dalam menjawab konsep hutan adat di Papua tidak hanya berbasis luasan lanskap fisik semata. Tetapi perlu diperkuat pada basis entitas potensi dan pemanfaatan sumber daya unggulan yang ada di Papua.

Secara historis selain hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti pala papua dan buah hitam telah menunjukan keberlanjutan pengelolaannya dalam menjamin di masa yang akan datang. Di tingkat tapak basis tipologi lanskapnya menjadi rujukan penting dalam menekukan identitas Papua sebagai unit pengelolaan yang spesifik.

Habitat ekologi Pala papua di Kabupaten Fakfak (Dok. Antoni Ungirwalu)

 

Skenario pengelolaan SDA adaptif HHBK pada unit pengelolaan hutan alam, hutan sekunder dan kebun-pekarangan sebagai satu kesatuan terintegrasi berdasarkan keunggulan pada aspek ekologi, budaya, ekonomi, kelembagaan dan teknologi sebagai alternatif solusi yang ditawarkan. Konstruksi percepatan perhutanan sosial melalui skema hutan adat dapat terwujud sesuai dengan karakteristik ekologi dan budaya Papua sebagai keunggulan empirik yang terintegrasi dengan identitas dan entitasnya.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR