Selasa, 15 Juni 2021
News & Nature

Pemanasan Global atau Masyarakat Adat

Minggu, 25 April 2021

Apakah kita telah efektif dalam mitigasi perubahan iklim? Atau, kenapa bencana selalu terjadi belakang ini?

Ehdra B Masran Ehdra B Masran Marine and Fisheries Data Center Independent 0aee04ef-d65d-4ee7-b60d-6c148aab8188.jpg
Dok. Penulis

Pertanyaan-pertanyaan ini, menjadi bumerang. Saat melihat, dan membayangkan, sejauh mana kita beraksi dalam upaya pemanasan global. Sadar atau tidak, belakangan ini muncul gelombang panas dari effek kejut pemanasan global di Indonesia. Hal ini tentu berhubungan antara perubahan cuaca dan iklim, kondisi ini tentu menakutkan, sebab umumnya berpotensi menimbulkan bencana hydrometeorology.

Apabila berlangsung dalam durasi waktu yang cukup lama, akan menempatkan konsentrasi gas karbondisoksida (CO2) yang sangat membahayakan bumi. Untuk itu, perlu pergerakan peningkatan climate crowded (kesadaran bersama-sama atas perubahan iklim). Terutama corporate yang “beralkulturasi” semu, dengan masyarakat adat, yang memiliki hak penguasaan hutan. Di seluruh Indonesia, menurut beberapa kajian, menjelaskan pada acara global landscape forum (GLF) COP21, 20% karbon di hutan tropis merupakan wilayah adat indigenous pople.

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat adat memiliki porsi besar dalam hak-hak, terhadap pengurangan karbon dunia, termasuk skenario perlindungan ekosistem, yang diakui secara hukum oleh pemerintah. Ini sangat menghubungkan potensi hutan dengan hak territorial masyarakat adat di Papua, sebagai pioneer kesadaran bersama-sama atas perubahan iklim.

_________________________________________________________________

BACA JUGA:

Melindungi Spesies Mangrove Terancam

_________________________________________________________________

Seperti kita ketahui, Selatan Papua merupakan basis utama eosistem mangrove. Salah satunya adalah Negeri Seribu Satu Sungai, Sorong Selatan. Selain, Sorong Selatan dapat dikatakan sebagai Paru-paru dunia, yang juga penyumbang oksigen bagi keberlanjutan mahluk hidup di muka bumi ini.

Mangrove Sorong Selatan memiliki begitu banyak fungsi, diantaranya sebagai produsen utama beragam jasa ekosistem. Tentunya salah satu fungsi krusial sebagaipenyerap gas CO2 di udara. Sehingga, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kemampuan mangrove dalam menyimpan karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan hujan tropis, kata Donato (2011). Perkiraannya, mangrove memiliki kemampuan daya serap, asimilisasi karbon yang tinggi,sekitar 1023 mgC per hektar. Sebagian karbon di habitat rawa-rawa asin-dan lamun bakau disimpan di tanah.

Namun masalahnya, mengacu pada ahli mikrobiologi Indonesia yang telah memprediksi, bahwa pada 2050, penduduk bumi akan berjumlah 9,6 miliar. Dunia benar-benar akan kekurangan, hampir 20 persen wilayah potensi biomassa, diperburuk lagi dengan deforestation yang sangat tinggi untuk pengurangan meangrove.

_________________________________________________________________

BACA JUGA:

Zona Ekologi Masyarakat Adat Tepra

_________________________________________________________________

Hal ini tentu membuat hutan Sorong Selatan berberan penting untuk mendukung dunia. Selain itu, masyarakat adat bukan hanya memiliki nilai tawar yang kuat dalam perjanjian iklim, tetapi juga berpotensi memberi revenue (uang masuk) di masa akan datang. Secara umum, mangrove Sorong Selatan terletak pada topografi datar, dipengaruhi arus pasang surut. Beberapa kawasan mangrove berbentuk pulau (delta) yang merupakan proses sedimentasi yang telah berlangsung lama.

Menariknya Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai, 3.4 juta ha. Sedangkan hutan mangrove di Papua dan Papua Barat adalah sebesar 1,4 juta ha, atau 39,50% dari total di Indonesia. Luas mangrove Kabupaten Sorong Selatan mencapai 77 ribu ha, atau lebih kurang 2,6% nya mangrove Indonesia, serta 5,8% dari total mangrove di daratan Papua. Menjadikan Selatan Indo-Pasifik ini, sebagai tutupan penghasil biomassa tanah bernilai tinggi, dari berbagai jenis hutan lainnya.

Dengan komposisi seperti itu, membuat peran pesisir Sorong Selatan begitu krusial dalam mencegah (CO2)  ke udara. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan saat ini menyebabkan emisi karbondioksida (CO2), sekitar 8–20% yang bersumber dari kegiatan manusia, di tingkat global – menempati posisi kedua setelah pembakaran fosil (Van der Werf, 2009, dan IPCC, 2007).

Pembelajaran dari kajian yang saya lakukan, sejak 2018, melalui estimasi morfologi dan type hutan, potensi karbon trap mangrove Sorong Selatan lebih dari 2500 MgC biomassa tersimpan. Hal ini tentu sangat besar, serta menjadikan salah satu penyerapan karbon dalam jumlah banyak.

Jika kita membagi potensi ini, mendapatkan biomassa Inanwatan (Distrik di Sorong Selatan) mencapai biomassa 14987,93. Kemudian diikuti dengan potensi kandungan senyawa C, sebesar  7493, 96 dengan potensi serapan (Co2) sebesar, 27502,84. Kondisi ini, tentu menjadi sebuah acuan dasar perlindungan potensi yang ada.

_______________________________________________________________

BACA JUGA:

Pendekatan Hutan Budaya untuk Papua

_______________________________________________________________

Sementara di lain sisi, mangrove Sorong Selatan didominasi pada area hutan padat, seperti Inanwatan, Konda dan Saifi. Interpolasi antara luasan mangrove dengan potensi penyerapan karbon mangrove Sorong Selatan, bernilai penting sebagai target perlindungan.

Namun tantangannya, tentulah bukanlah hal yang mudah. Kita harus membangun perencanaan yang baik. Selain membutuhkan komitmen kuat pada setiap level kepentingan, juga reaksi pemerintah untuk mengontrol koorporasi dalam membangun industri rendah karbon. Saat ini, salah satunya ideanya adalah dengan pendekatan Reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+), ataupun salam dengan pembangunan rendah karbon, berdasarkan IMPRES 9, 2020.

Untuk itu, tata kelola harus memperkuat tiga pergerakan. Pertama kesadaran ancaman bencana alam, yang terus terjadi. Selain indikator perubahan zaman, kita juga harus bersepakat untuk memperkuat pemahaman. Hal ini disebabkan bahwa pemanasan global itu nyata. Ancaman ini tidak akan terjadi, jika kita menghindari nya. Kedua, sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat dalam pengelolaan mangrove. Harmonisasi dua arah, silahkan diperkuat. Terutama memperkuat posisi pemerintah daerah, sebagai pioneer tata kelolah mangrove. Bukan menjadi pion kebijakan pusat, kurang masuk akal kan? 

Terakhir efektivitas rencana bisnis, baik dalam skema pengeloaan perhutanan social, ataupun melalui pendekatan perlindungan pesisir. salah satunya wilayah kelolah hutan adat. Bisnis idea tidak dapat lagi dihindarkan, namun harus mengajak masyarakat adat, terus mengacu pada pembangunan rendah karbon. Sebelum terjadi tumpang tindih, antar pemanfaatan kawasan. Hal ini akan menjadi bukti, salah satu komitmen Indonesia dalam Paris Agreement,untuk kita bersama-sama mencegah perubahan iklim dunia, 2050. Selamat Hari Bumi!



BAGIKAN

BERI KOMENTAR