Selasa, 15 Juni 2021
News & Nature

Mengurai Masalah Kelaparan di Papua

Selasa, 20 April 2021

Terganggunya ketahanan pangan di Papua lebih disebabkan faktor  manusia bukan alam.  Gejala kekuarangan pangan terjadi apabila masyarakat itu meninggalkan kebun.

Dr. Ir. Mulyadi M.Si. Dr. Ir. Mulyadi M.Si. Peneliti Ahli di Bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Papua 05c1ae0d-dfd3-4c9e-be3b-8c89429ef642.jpg
Dr. Mulyadi
Pekerjaan utama masyarakat pegunungan di Papua adalah bertani ubi jalar (hipere) sebagai bahan makanan pokok.

SANGAT mengherankan Papua yang terkenal memiliki alam yang kaya raya sering dilanda kelaparan. Bak tikus mati di lumbung padi. Tercatat Januari 2018  sebanyak 71 orang meninggal di Asmat akibat campak dan busung lapar. Di Yahukimo bisa dikatakan langganan bencana kelaparan. Dimulai pada tahun 2005 menewaskan 55 orang, berlanjut pada tahun 2009 korban meninggal meningkat 113 orang, terutama anak-anak. Ditengarai kabupaten pemekaran baru di pegunungan berpotensi terjadi hal yang sama seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai.

Secara geografis wilayah Papua dan Papua Barat 70 persen pegunungan dengan ketinggian 800-3.000m dari permukaan laut. Diwarnai dengan iklim dan kelembaban basa, relatif setiap minggu turun tujan sehingga sulit membedakan musim hujan atau kemarau disertai unsur hara tanah yang masih murni. Kondisi alam demikian yang membuat aneka ragam  tanaman dan hewan tumbuh subur dan berkembang biak dengan baik.  

_______________________________________________________________

BACA JUGA:

Zona Ekologi Masyarakat Adat Tepra

_______________________________________________________________

Maka tak heran seluruh penduduk Papua yang bermukim di zona lembah, kaki gunung dan pegunungan tinggi bermata pencaharian berkebun dan beternak babi. Bagi mereka berkebun pekerjaan yang sudah mendarah daging secara turun temurun. Relasi dengan alam sekitar terjaga dengan baik. Kosmologi masyarakat Baliem menyebutkan alam adalah “Bapak dan Mama” yang harus dihormati dan dijaga  keberadaannya. Tanah adalah ibu yang menghasilkan air susu yang menghidupi anak-anaknya. Sedangkan air hujan sebagai air mani yang menumbuhkan tanaman.

Satu keluarga seluruh waktu pagi hingga sore dicurahkan di kebun. Melalui berkebun bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dalam keluarga. Selebihnya dapat dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di kampung.

Aktivitas keluarga berkebun di Papua/Mulyadi

 

Namun semenjak Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001 diberlakukan justru masyarakat Papua yang tinggal terpencil di pedalaman mengalami krisis pangan, sebagai sebab musibah kelaparan dan berbagai wabah penyakit yang berakhir dengan kematian. Masalah ini harus  ditemukan akar masalah dan solusinya agar tidak terulang kembali.

Kearifan Lokal Terganggu

Melihat deskripsi di atas, sejak 2006  saya sudah melakukan pengamatan tentang kearifan lokal dan budaya pertanian pasca empat tahun Otsus Papua. Penelitian  di wilayah Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari.  Ditemukan bahwa tradisi  pertanian Arfak sudah mengalami perubahan yang dulunya subsisten dan meramu mulai bergeser ke ekonomi pasar akibat inovasi modern dari luar. Diperkenalkan inovasi baru keluar dari kebiasaan lama. Terjadi culture shock, trauma budaya yang mengganggu kehidupan yang sangat tergantung dengan alam dan kolektivitas keluarga.

Hal yang sama terjadi di kabupaten dan distrik pemekaran baru seperti Yahukimo dan Asmat. Dalam buku “Etnografi Pembangunan Papua” (2019), saya mengungkap bahwa terganggunya ketahanan pangan di Papua lebih disebabkan faktor  manusia bukan alam.  Gejala kekuarangan pangan terjadi apabila masyarakat itu meninggalkan kebun. Faktor tersebut adalah mengikuti riuh-rendah kegiatan politik lokal seperti Pemilu maupun Pilkada yang biasanya berujung konflik sosial. Diperparah oleh serbuan raskin yaitu beras untuk orang miskin dan murah.  

Mereka meninggalkan aktivitas di kebun beramai-ramai mengikuti kegiatan kampanye karena ada kegiatan yang lebih menguntungkan, misalnya kegiatan kampanye politik pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah (bupati dan gubernur). Di arena itu ada hiburan dan bagi-bagi hadiah. Di dalam keluarga maupun antar suku terjadi perpecahan karena berbeda dukungan politik, awal konflik terjadi. Kalau terjadi konflik maka mereka takut pergi ke kebun. Kebun dibiarkan terbengkalai.

________________________________________________________________

BACA JUGA:

Pendekatan Hutan Budaya untuk Papua

_______________________________________________________________

Akibat lain dari kesibukan di luar adalah melupakan waktu tanam. Di Papua dikenal tiga musim tanam berdasarkan iklim yaitu musim kecil pada bulan Maret, musim sedang pada bulan Mei, dan musim besar jatuh pada Agustus hingga Oktober. Musim tanam tersebut wajib diwaspadai jangan sampai terlewatkan karena titik awal mulai proses berladang, apabila terlewatkan akan mengganggu kesinambungan produksi. 

Pada dasa warsa terakhir masyarakat Papua mengalami perubahan pola konsumsi pangan. Dari makan ubi-ubian dan sagu beralih ke beras. Apalagi raskin menyerbu kampung-kampung Papua. Dari sinilah muncul budaya ”malas” ke kebun. ”Lebih baik tong beli beras daripada tong kerja lama di kebon,” ujar John Dowansiba petani di Kampung Minyambouw Pegunungan Arfak.

Warga Anggi Pegunungan Arfak berjualan sayur-sayuran/Mulyadi

 

Harga beras Rp 1.000/kg dibanding berkebun membutuhkan waktu yang panjang dan menguras tenaga baru bisa dinikmati hasilnya. Ditambah lagi makanan-makanan ringan siap saji seperti supermie, biskuit, sarden, dan minuman kaleng sudah tersedia di warung-warung di kampung.

Gagalnya panen bukan saja sampai di situ. Kebun yang dibiarkan tanpa pengawasan menjadi sasaran ternak babi yang berkeliaran mencari makanan. Peternakan babi di kampung kebanyakan tidak dikandangkan, dibiarkan liar mencari makan sendiri. Dari ulah babi tersebut bisa menimbulkan sengketa antar warga yang kebunnya dirusak. Sengketa ini memang dapat diselesaikan melalui sidang adat dalam bentuk ganti rugi.

Karena konflik maka warga kampung tidak berani beraktivitas di luar rumah sedangkan  pasokan beras dari kota terhenti karena kendala cuaca ekstrim yang membuat pesawat tidak bisa mendarat. Saat itulah terjadi kekurangan makanan. Kalau hal ini berlarut-larut dan meluas, maka berubah menjadi bencana kelaparan dan munculnya berbagai penyakit seperi campak dan malaria. Kematian tak bisa dielakkan!

Ketahanan Pangan Lokal

Pemerintah pusat dan daerah sangat kelabakan menghadapi bencana kelaparan tersebut di Papua. Pertama masalah akses untuk mencapai daerah bencana karena cuaca sehingga mobilisasi bantuan makanan dan tenaga medis terhambat. Kedua masalah sarana dan prasarana kesehatan yang jauh dari memadai. Dengan demikian penanganan bencana kelaparan dan wabah penyakit di Papua sangat sulit diatasi dengan cepat.

Sesungguhnya kejadian luar biasa non alam tersebut lebih dikarenakan oleh faktor perubahan perilaku akibat perkembangan iptek dari luar mengganggu kearifan lokal yang sudah digeluti selama ini. Strategi  pemecahan masalah kelaparan di Papua masih bersifat jangka pendek dan sementara. Belum menyentuh akar masalahnya yaitu pendekatan sosial budaya.

________________________________________________________________

BACA JUGA: 

Daulat Bambu di Tanah Sa’o

________________________________________________________________

Kelaparan adalah fenomena gunung es. Hanya nampak di permukaan tetapi masalah yang besar dan tersembunyi harus diungkap. Solusi yang ditawarkan untuk mengtasi bencana kelaparan tersebut adalah pertama, menjadikan kampung-kampung Papua sebagai sentra pertanian lumbung pangan lokal dan ketahanan pangan di Papua tanpa mengganggu nilai-nilai pengetahuan lokal yang mereka miliki. Di samping itu diperkuat dengan substitusi Iptek tepat guna disertai dengan manajemen pemasaran. Tentu harus disiapkan tenaga pendamping atau penyuluh terlatih dari pemuda asli setempat.

Selama ini kampung-kampung Papua masih kuat budaya meramu dan pertanian subsisten yaitu mencari bahan makanan dari alam dan hasil kebun hanya untuk kebutuhan keluarga, sisanya dijual. Penghasilan dihabiskan untuk kebutuhan hidup saat itu dan disimpan untuk menghadapi hajatan atau tuntutan adat. Orientasi masa depan belum tergambar misalnya dengan menabung, simpanan jangka panjang sebagai modal kerja, biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka.

Lempengan sagu dari Salawati Raja Ampat siap dipasarkan ke Kota Sorong/Mulyadi

 

Yang kedua adalah mengembalikan peran pangan lokal Papua sebagai ketahanan pangan nasional. Potensi ubi-ubian seperti ubi jalar, keladi, dan sagu sangat besar. Selain untuk kebutuhan pangan setempat juga bisa diekspor untuk bahan dasar industri olahan lainnya.

Hasil pendataan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua pada tahun 2007 produksi ubi jalar mencapai 101.710 ton, dikonsumsi hanya 31.125 ton. Demikian areal sagu di Provinsi Papua termasuk Papua Barat yang telah dimanfaatkan baru sekitar 14.000 ha (0,34%) dari 1,2 juta ha.

Tentu semuanya tergantung dari political will pemerintah daerah di Papua untuk peduli mencari jalan keluar yang komprehensif dan strategis dalam mengatasi masalah kelaparan mulai dari hulu hingga ke hilir. Di satu sisi masyarakat kampung di Papua harus siap menghadapi perubahan zaman.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR