Dua PR Pengelola Kawasan Hutan NTT

Selasa, 18 Januari 2022

Metode baru yang lebih humanis dalam resolusi konflik juga telah digagas oleh Dirjen KSDAE Wiratno, yang disebut sebagai 10 Cara Baru Kawasan Konservasi.

Imam Budiman Imam Budiman Analis Data & Informasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Kupang 95f0be26-71ab-4983-bb65-4abce65c98ff.jpg
Dok. Penulis

DI penghujung 2021 lalu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2021. Hajatan tahunan yang digelar di Kota Kupang pada 24-26 November ini, dihadiri oleh Wamen LHK Aloe Dohong, serta para konservasionis dari penjuru tanah air, yang sebagian besar berasal dari instusi pemerintah di bawah lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Selain itu hadir juga aktivis LSM, Yayasan yang bergerak dalam bidang konservasi, serta masyarakat umum pegiat konservasi dari seluruh Indonesia.

Ben Polo Maing, Sekda NTT yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Kehutanan NTT, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya mengembalikan kejayaan NTT sebagai new tourism territory, “wilayah pariwisata baru” yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini diamini oleh Wamen LHK yang menyatakan bahwa multiplier effect dari pelaksanaan HKAN 2021 ini sangat luar biasa dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pariwisata.

Sebagai catatan, NTT mulai populer khususnya di era 90-an, sejak dicanangkannya Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1991, dan semakin dikenal sejak terpilih juga sebagai New 7 Wonders of Nature pada 2012.

___________________________________________________________

BACA JUGA:

Zona Tradisional, Kearifan Lokal dan Konservasi

___________________________________________________________

Hampir semua sepakat, bahwa momentum HKAN 2021 ini banyak memiliki andil dalam kemajuan perekonomian daerah di NTT. Salah satu indikator yang paling mudah adalah di sektor pariwisata dimana tingkat okupasi kamar hotel melonjak, penuhnya toko oleh-oleh khas NTT, serta pengunjung restoran dan rumah makan yang melonjak. Bahkan, di hari terakhir kepulangan para peserta kembali ke daerah asal, penumpang di Bandara Eltari membludak yang menyebabkan ruang tunggu penuh dan membuat beberapa di antaranya harus berdiri menunggu.

Namun demikian, di balik susksesnya acara tahunan tersebut, masih terdapat dua PR besar yang menjadi amanat para rimbawan dan konservasionis di NTT, dan perlu menjadi catatan untuk dapat diselesaikan. Pertama adalah isu kawasan konservasi dan kaitannya dengan teritori komunitas tradisional, serta masa depan hutan adat di NTT.

Kawasan konservasi dan teritori tradisional

Menilik sejarah, proses pembentukan kawasan hutan di Indonesia merujuk pada istilah yang disebut oleh Vandergess dan Peluso (1995) sebagai “teritorialisasi”. Kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan lindung/konservasi ditunjuk dan dikuasai oleh negara dengan tujuan, luasan dan fungsi tertentu.

Kawasan hutan tersebut, setelah kemerdekaan diwarisi ke pemerintah RI dan dilanjutkan pengelolaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini. Di samping itu, ada juga kawasan lindung/konservasi yang dibentuk pada era Indonesia pasca kemerdekaan. Proses pembentukan kawasan hutan yang dianggap “top down” inilah menyebabkan potensi konflik di beberapa tempat. Beberapa konflik antara masyarakat lokal/komunitas adat dengan pengelola kawasan hutan pernah terjadi NTT.

Tanpa bermaksud membuka luka lama, konflik pernah dialami masyarakat adat Colol pada 2004 silam. Kasus terbaru, terjadi pada masyarakat adat Besipae pada 2020. Meskipun akhirnya kedua konflik lahan tersebut dapat diselesaikan melalui proses musyawarah dengan pelibatan tokoh dan masyarakat adat setempat.

___________________________________________________________

BACA JUGA:

Moke, Nalo dan Makna Sosial Budaya yang Mengiringinya

___________________________________________________________

Metode baru yang lebih humanis dalam resolusi konflik juga telah digagas oleh Dirjen KSDAE Wiratno, yang disebut sebagai 10 Cara Baru Kawasan Konservasi. Dilihat dari struktur sosial, di beberapa lokasi di NTT diterapkan sistem legal pluralism dalam pengelolaan kawasan hutan. Pada sistem ini, hutan atau sumberdaya alam dikelola dengan dual system, yaitu sistem tradisional dan sistem negara.

Sistem negara berkaitan dengan teritori/spasial fisik wilayah, sementara sistem tradisional mengatur aktivitas social masyarakat yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam wiayah hutan. Contoh nyata dapat dilihat di Cagar Alam (CA) Gunung Mutis yang dikelola oleh Bidang 3 BBKSDA NTT. Di wilayah cagar alam ini, masih eksis sistem teritori lahan secara tradisional yang disebut suf.

Berlakunya dua sistem huku di dalam satu wilayah yang sama (legal pluralism) yang secara de facto terjadi di lapangan, merupakan salah satu cara untuk menjadi keseimbangan dan harmoni antara sistem hukum yang berlaku dalam konteks negara dan sistem hukum lokal yang berdasarkan kearifan lokal. Namun demikian, hal ini perlu mendapatkan payung hukum yang lebih pasti sehingga dapat menjaga kelestarian hutan.

Ke depannya, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah bagaimana menjaga agar harmoni tetap dapat terjaga. Realita sosial yang tak dapat dihindari adalah desakan terhadap hutan semakin tinggi akibat bertambahnya populasi penduduk di sekitar hutan yang terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah di NTT.

Masa Depan Hutan Adat

Provinsi NTT dikenal dengan kentalnya adat-istiadat dan norma adat yang kuat. Nilai adat tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang juga termasuk salah satunya dalam mengelola lingkungan dan hutan.

Di beberapa daerah seperti di wilayah Gunung Mutis (pulau Timor) bahkan dikenal prinsip prinsip pengelolaan hutan dan alam yang mencerminkan dekatnya manusia dan alam seperti yang terjadi di Timor dengan istilah mansian muit nasi moni nabuan (manusia, hutan dan ternak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan). Kaitannya dengan wilayah perairan, dikenal juga istilah hading mulung dan hoba mulung di Alor.

Sistem ini merupakan merupakan penerapan sistem grace period dalam memungut asil laut pada jangka waktu tertentu, untuk menjamin keberlangsungan pemulihan ekosistem laut. Merujuk ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), saat ini sudah terdapat 35 komunitas adat yang mengusulkan pengakuan hutan/wilayah adat, dengan status 5 telah tersertifikasi, 7 teregistrasi, dan 23 masih dalam status teregistrasi.

Proses registrasi ke BRWA ini merupakan salah satu langkah awal komunitas adat dalam mengidentifikasi wilayah adatnya yang patut diapresiasi. Sementara itu, sebagai syarat utama pengakuan hutan adat, di level kabupaten/kota, harus sudah ada Perda khusus yang mengatur komunitas masyarakat (KMA) di samping wilayah hutan adat yang akan diusulkan. Untuk selanjutnya, usulan tersebut akan diajukan dari Bupati ke KLHK.

Saat ini, baru tiga daerah di NTT yang memiliki Perda tersebut adalah Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor. Peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengakuan KMA tersebut sebagian besar diinisiasi oleh LSM adat. Namun demikian, hingga saat tulisan ini dibuat, belum ada satupun areal hutan adat yang disyahkan di Provinsi NTT.

Tentu, tidak semua hutan yang berada di sekitar komunitas lokal/adat dapat berubah status menjadi hutan adat. Perkembangan struktur organisasi tradisional yang sudah semakin maju, banyaknya komunitas adat yang sudah berubah bentuk menjadi desa, serta batas administratif yang semakin berkembang, adalah beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan.

Tawaran beberapa program pemerintah (cq. KLHK) yang sedang booming saat ini (perhutanan sosial dan reformasi agraria) juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat adat. Karena sejatinya pembangunan hutan adat pada akhirnya akan bermuara pada dua hal yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan. Bukan sekedar pada romantisme kebangkitan adat masa lalu semata.

Sebagai penutup, kedua hal di atas merupakan hal penting yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengelola hutan dan kawasan konservasi. Status dualism hukum pada kawasan hutan yang merupaka akomodasi kearifan tradisional, dapat terus diperthankan sepanjang keberadaannya berkontribusi positif pada pendapatan masyarakat di sekitar hutan tanpa mengurangi kualitas hutan.

Di samping itu, melihat fenomena berjamurnya usulan wilayah adat yang beririsan dengan kawasan konservasi, hendaknya setiap usulan hutan adat dapat benar-benar ditelah secara cermat, serta dipertimbangkan apakah keberadaan atau perubahan status hutan tersebut dapat lebih membawa kelestarian hutan dan kemaslahatan masyarakat di sekitar hutan pada umumnya.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR