Rabu, 30 September 2020
News & Nature

"Jalan Strategis" Infrastruktur dan Konservasi

Jumat, 14 Agustus 2020

Kehati-hatian, kedalaman pencermatan dan analisis yang terukur terhadap setiap pemanfaatan kawasan hutan menjadi prinsip dasar

250a7f1f-b73e-4a1f-8bbd-f699aea0c76e.jpg

BOGOR -- Kekhawatiran atas potensi disrupsi pengembangan infrastruktur terhadap ekosistem dan keberlangsungan flora dan fauna yang muncul, berupaya dijawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan perubahan paradigma dan tata kelola yang menselaraskan antara infrastruktur dengan konservasi melalui upaya mitigasi perlindungan flora, fauna, hidroorologi dan ekosistem secara keseluruhan.

“Kita semua sepakat bahwa alam dan khususnya hutan yang ada harus dijaga, dan paradigma perlindungan alam sudah melangkah menuju pengembangan bentang alam yang menaungi dan menyangga kehidupan di dalamnya. Ide untuk memberikan ruang gerak pembangunan dimungkinkan dengan upaya mitigasi yang tepat atas potensi kerusakan, fragmentasi dan gangguan hidrologis,” kata Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan KLHK, Gatot Soebiantoro pada acara Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Jalan Strategis di Kawasan Hutan di Bogor, Kamis (13/8/2020).

_________________________________________________________________________________________

BACA JUGA: Mendorong Adopsi Iptek hingga Skala Usaha

_________________________________________________________________________________________

Pengembangan infrastruktur yang telah menjadi ‘lokomotif’ pembangunan Indonesia, secara konsisten berupaya dilanjutkan pada Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada periode kedua kepemimpinannya ini pembangunan infrastruktur terutama yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja dan akselerasi nilai tambah ekonomi.

Beban yang dipikul KLHK tidaklah ringan, mengingat tanggung jawabnya dalam melindungi dan mengelola sumber daya hutan serta melakukan pemulihan kawasan yang rusak untuk senantiasa menjaga kondisi ekologis yang mampu menyangga keberlanjutan semua mahkluk yang ada didalamnya.

“Kehati-hatian, kedalaman pencermatan dan analisis yang terukur terhadap setiap pemanfaatan kawasan hutan menjadi prinsip dasar yang harus dikedepankan dalam menghadirkan sebuah inovasi terkait jalan dalam kawasan hutan ini,” lanjut Gatot.

KLHK sebagai penggagas berjuang mengkolaborasikan ide dan pemangku kepentingan dari akademisi, praktisi, pemerhati lingkungan, untuk secara bersama mendesain mitigasi dan pengelolaan yang tepat untuk membangun keseimbangan antara infrastruktur jalan dengan keutuhan kawasan hutan, serta mampu memberi manfaat ikutan lainnya.

Dengan keberanian yang berdasar pada pengalaman dan analisis profesional, Menteri LHK menetapkan peraturan menteri mengenai “Jalan Strategis”, jalan dalam kawasan hutan dengan mempertimbangan ruang gerak satwa liar, keanekaragaman hayati, fungsi hidrologis, dan fungsi ekologis penting lainnya.

Khusus fokus pada pembuatan jalan strategis nasional di kawasan hutan, sejak setahun lalu, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan.

_________________________________________________________________________________________

BACA JUGA: Ini Alat Pengukur Tinggi Gelombang Inovasi KLHK

_________________________________________________________________________________________

“Tidak lain tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap keutuhan Kawasan Hutan, ruang gerak satwa liar, penurunan keanekaragaman hayati, penurunan fungsi hidrologis, dan fungsi ekologis penting lainnya. Dan tentu saja menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan, kriteria pembangunan, persyaratan teknis dan pelaksanaan pembangunan jalan strategis di kawasan hutan,” papar Gatot.

Keputusan ini menjadi jembatan bagi pembangunan jalan strategis yang mampu menjembatani keperluan pembangunan jalan untuk kepentingan kegiatan strategis ataupun membuka daerah terisolir dengan kriteria yang sesuai kondisi. Ketaatan mengikuti kriteria dan prosedur menjadi barometer keberhasilan di lapangan. 

Perjalanan konsep dan proses legislasi peraturan ini berjalan hampir bebarengan dengan dimulainya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis. Kedua proses ini kemudian saling mengisi mengenai kondisi di lapangan dan pengayaan pengaturan pembangunan infrastruktur dalam kawasan hutan.

“Ketelitian dalam melakukan identifikasi dan analisis ekologi tapak, keanekaragaman hayati, jalur migrasi satwa liar dan pola aktivitas hingga hidrologi dan sosial ekonomi masyarakat menjadi dasar bagi perumusan pola implementasi mitigasi yang mampu  mewujudkan tata kelola infrastruktur jalan yang ramah lingkungan di dalam kawasan hutan dalam sebuah regulasi,” paparnya.

Halaman berikutnya: Eco road...

Halaman:  12

BAGIKAN

BERI KOMENTAR