Jumat, 23 Juli 2021
News & Nature

Sinergi dan Integrasi Pengembangan Bambu

Selasa, 20 April 2021

Strategi Nasional Pengembangan Bambu di Indonesia berfokus pada mengintegrasikan  lintas sektor hulu-tengah dan hilir, dengan tetap berbasis pada masyarakat

1e80940d-57de-471c-9947-381d4b20f38d.jpg

BADAN Penelitian Pengembangan dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar  Focus Group Discussion Draft Strategi Nasional “Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu-Tengah-Hilir di Indonesia” yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (15/4/2021).

“Acara diskusi ini dapat menggali informasi serta mengkonfirmasi sinergitas program-program Kementerian LHK seperti perhutanan sosial, adaptasi-mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi lahan, penguatan KPH, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, termasuk dukungan dalam ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi sirkular (circular economy),” kata Kepala BLI  KLHK, Agus Justianto.

Program dan isu-isu tersebut dapat menjadi dasar bahwa diperlukan suatu strategi yang fokus dan terarah dalam pemanfaatan bambu dan pengembangannya secara terintegrasi agar tetap menjadi komoditas berbasis masyarakat yang dimanfaatkan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutannya di Indonesia dalam lingkup KLHK.

____________________________________________________________

BACA JUGA:

Visi Besar dari Langkah Awal Kampung Taxus

____________________________________________________________

“Bambu juga memiliki peran dalam tiga prinsip utama keberlanjutan, dari aspek ekologis, aspek sosial dan aspek ekonomi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Namun demikian muncul suatu pertanyaan mendasar, mengapa bambu belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan lingkungan?”  

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diskusi dilakukan untuk membahas bagaimana merumuskan suatu strategi dalam menjadikan bambu sebagai sumber daya alam yang dapat menggerakkan ekonomi khususnya ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik sebagai sumber cadangan air, penyerap karbon dan jasa lingkungan lainnya.

“BLI telah membentuk suatu Tim Kajian dan Studi yang terdiri dari para peneliti dan analis kebijakan dengan berbagai latar belakang serta kepakaran yang mengkaji, mengumpulkan data informasi serta melakukan review Strategi Nasional dan Rancang Tindak Pelestarian Bambu yang pernah disusun tahun 1997, sehingga menghasilkan Draft Strategi Nasional Bambu Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini,” katanya.   

FGD pertama ini merupakan langkah awal dari seri diskusi dan konsultasi publik untuk menghasilkan rumusan yang terintegrasi yang akan menjadi strategi penguatan sektor hulu dan tengah yang menjadi tanggung jawab KLHK dengan dukungan sinergi program lintas Eselon I Kementerian LHK.  Setelah diskusi ini akan dilakukan FGD dengan kementerian/ lembaga terkait serta akan dilakukan konsultasi publik.

“Dalam Strategi Nasional Pengembangan Bambu di Indonesia berfokus pada bagaimana mengintegrasikan  lintas sektor hulu-tengah dan hilir, dengan tetap berbasis pada masyarakat yang telah menjadi bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan bambu.   Untuk sektor hilir tentunya KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Industri dan sebagai pendukung kelembagaan ekonomi dan investasi kita akan libatkan pula Kementerian BUMN,” paparnya.

Sementara itu, dalam laporannya Choirul Achmad Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) menyampaikan bahwa Focus Group Discussion (FDG) bertujuan untuk membahas dan menjaring masukan terhadap Draft Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu-Tengah-Hilir di Indonesia dari Direktorat Jenderal terkait lingkup Kementerian LHK dan para undangan, sekaligus melakukan identifikasi sinergi program yang mendukung pengembangan bambu di sektor hulu-tengah dan hilir.

“Masukan dan sinergi program yang diharapkan dapat disinergikan antara lain dari Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL), Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Direktorat Jenderal Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Diektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI).” tambah Choirul.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR