Minggu, 9 Agustus 2020
News & Nature

Halangi Gakkum KLHK, Oknum Kades Ditangkap

Senin, 6 Juli 2020

Terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar

39ee8d9e-3f4c-4ff4-8c62-193f441944fa.jpg
Gakkum KLHK

JAKARTA – Oknum kepala desa yang menghalangi penegakkan hukum atas kejahatan tambang timah ilegal di Hutan Produksi Mapur, Bangka ditangkap oleh penyidik Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. AD (51) yang menjabat Kades Desa Cit Kecamatan Riausilip Bangka ditetapkan sebagai tersangka akibat menghalangi operasi penindakan dan penyidikan.

Penetapan AD sebagai tersangka perkara ini bermula dari pelaksanaan Operasi Jaga Bumi Balai Gakkum Sumatera. Menurut Kepala Seksi 3 Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Harianto, saat petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa tiga alat berat excavator, oknum Kepala Desa bersama puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa barang bukti.

__________________________________________________________________________

BACA JUGA: Pipa Rokok Gading Gajah adalah Hasil Kejahatan

__________________________________________________________________________

“Bahkan ada yang mengintimidasi supir tiga unit trailer yang akan mengangkut barang bukti dengan ancaman jika tetap masuk ke lokasi, trailer akan dibakar sehingga sopir ketakutan mengangkut barang bukti,” kata Harianto di Palembang.

Harianto menambahkan, selain mendesak petugas untuk tidak mengamankan dan membawa keluar tiga alat berat dari areal pertambangan, mereka membuat surat pernyataan menolak penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh oknum kades dan 57 orang lainnya.

Atas tindakan ini, penyidik KLHK mempersangkakan AD dengan Pasal 102 ayat (1) jo Pasal 22 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. 

Kepala Penyidik Perambahan Hutan Gakkum KLHK, Supartono menegaskan bahwa sebagai aparat seharusnya AD membantu petugas bukan malahan sebaliknya yaitu menghalangi-halangi aparat penegakan hukum yang sedang menjalankan tugas.

“Tindakan menghalangi penyidik seperti yang dilakukan oleh AD ini merupakan tindakan pidana. Untuk itu, agar menjadi pembelajaran bagi yang lain dan ada efek jeranya, saya harapkan AD dihukum seberat-beratnya,” tegas Supartono. 

halaman selanjutnya ... 

Halaman:  12

BAGIKAN

BERI KOMENTAR