Jumat, 23 Oktober 2020
News & Nature

Gakkum KLHK Tidak Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2020

Oknum Polisi Hutan yang terlibat pembalakan liar segera disidangkan

3a1922f6-6574-4280-a1e6-0fdc82aed97e.jpg
Gakkum KLHK

MANADO – Balai Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pandang bulu untuk menuntaskan kasus yang melibatkan oknum polisi hutan yang disangkakan terlibat dalam kasus pembalakan liar yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

“Penyidikan tersangka HFP (47) ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya dengan Tersangka BJE (39),” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan di Manado, Selasa (15/9/2020). HFP (47) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Polisi Kehutanan, yang saat ini bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

Berkas Penyidikan tersangka oknum Polisi Kehutanan HFP (47) atas kasus illegal logging di Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan penyidik KLHK Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melalui Surat Nomor: B-690/P.1.4/Eku.1/09/2020 tanggal 14 September 2020. Untuk selanjutnya tersangka segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Amurang Minahasa Selatan (Minsel).

________________________________________________________________________________________________

BACA JUGA: Cyber Patrol Gakkum KLHK Ungkap Penjual Cula Badak

________________________________________________________________________________________________

Dodi menambahkan bahwa HFP (47)  ditetapkan sebagai menyuruh tersangka BJE (39) untuk mengangkut kayu jenis cempaka ukuran 10,33 M3 telah diolah menjadi 253 bilah tersebut berasal dari Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tersangka HFP (47) dikenakan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H), Jo 55 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak 2,5 milyar rupiah.

Tersangka HFP (47) ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor B/355/VIII/RES.10.2/2020/Ditreskrimsus tanggal  28 Agustus 2020 karena tidak kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Penyidik.

Sementara, dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), Tersangka melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Amurang Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Perkara: Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK. Hakim Pengadilan Negeri Amurang menolak Gugatan Praperadilan dari Tersangka, hal ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr Tanggal 14 September 2020.

“Alat ini penyidik Gakkum KLHK bersama Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedang mencari dan menghadirkan Tersangka HFP (47),” tegas Dodi.*



BAGIKAN

BERI KOMENTAR